Penulisan ini berfokus pada evaluasi kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalamPeraturan Bupati Banyuwangi Nomor 88 Tahun 2011. Kebijakan ini digunakan sebagai dasarimplementasi penutupan lokalisasi prostitusi pada dua belas lokalisasi prostitusi yang ada diwilayah Kabupaten Banyuwangi. Dari sisi output implementasi kebijakan dapat dinyatakanrelatif baik, karena mampu menutup dua belas lokalisasi prostitusi yang ada. Pada penutupanlokalisasi prostitusi Padang Bulan yang sudah dilakukan, nampaknya tidak berhasilmenghilangkan kegiatan prostitusi didalamnya, meskipun secara faktual mengalamipenurunan secara drastis dari sisi pengunjung, jumlah pekerja seks komersial danmucikarinya. Kegiatan prostitusi ini disebabkan oleh faktor sosial ekonomi. Mucikari yangmasih bertahan di lokalisasi prostitusi Padang Bulan adalah mucikari yang berstatus pemiliktanah beserta rumah/bangunan. Penutupan lokalisasi prostitusi memberikan dampak positifdan negatif dari sisi ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untukmendeskripsikan hasil evaluasi kebijakan serta dampak penutupan lokalisasi prostitusiPadang Bulan dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Tipe penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan jenis deskriptif. Sasaran penelitiannya adalah pada lokalisasi prostitusiPadang Bulan di Desa Benelan Kidul Kecamatan Singojuruh. To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the has not been able to resolve any citations for this Kebijakan PublikLeo AgustinoAgustino, Leo. 2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung Agus dan Dyah Ratih SulistyastutiPurwantoPurwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta Gava Umum Bahasa IndonesiaWjs PoerwardarmintaPoerwardarminta, WJS. 1998. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta PN Balai Publik Teori dan Proses. Yogyakarta Media Pressindo Peraturan Perundang-undanganBudi WinarnoWinarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta Media Pressindo Peraturan Perundang-undanganNomor 88 Tahun 2011 tentang pencegahan dan penanggulangan penyebarluasan Pekerja Seks Komersial PSK di kabupaten BanyuwangiPeraturan BupatiPeraturan Bupati Banyuwangi Nomor 88 Tahun 2011 tentang pencegahan dan penanggulangan penyebarluasan Pekerja Seks Komersial PSK di kabupaten Analisis kebijakan PublikWilliam N DunnDunn, William N. 2003. Pengantar Analisis kebijakan Publik. Yogyakarta UGM Press Mustopadidjaja. 2002. Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Jakarta LAN.